MIRAI OLBIS

Jepang Siap Serang Cina Soal Pulau Sengketa

PM Jepang Yoshiko Noda. FOTO: ANTARA/REUTERS

New York - Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda bersikeras bahwa tidak ada kompromi dengan China menyangkut kepemilikan kepulauan yang disengketakan. Selain itu ia juga mengancam akan terjadinya serangan terhadap kepentingan-kepentingan Jepang. 
Ketika berbicara kepada para wartawan pada Sidang Majelis Umum PBB di New York, Rabu (26/9) Noda mengatakan China telah salah paham tentang
sengketa tersebut dan menuntut diakhirinya ancaman-ancaman terhadap warga negara dan kepentingan Jepang di China oleh para pengunjuk rasa nasionalis. 
"Sejauh ini, soal kepulauan Senkaku, kepulauan itu merupakan bagian menyeluruh wilayah kami menurut sejarah dan hukum internasional," kata Noda merujuk pada sebuah kepulauan di Laut China Timur yang disebut China sebagai Diaoyu. 
"Jelas sekali dan tidak ada masalah kewilayahan. Karena itu tidak bisa ada kompromi yang bisa menjadi langkah mundur dari posisi dasar ini," katanya kepada wartawan. 
Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi mengatakan kepada mitranya Menlu Jepang Koichiro Gemba di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa bahwa Jepang bersalah telah "secara parah melanggar" kedaulatannya. 
"Penyelesaian masalah ini tidak boleh dengan paksaan, melainkan secara tenang, dengan memberikan alasan berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional," tuturnya. 
Cina menyatakan bahwa tidak akan mentolerir aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Jepang di pulau sengketa. 
"Pihak China tentu saja tidak akan mentolerir aksi-aksi sepihak oleh Jepang di Kepulauan Diaoyu," kata Yang kepada Gemba. 
Akibat sengketa pulau ini hubungan industri Jepang-Cina mengalami penurunan drastis. maskapai penerbangan Jepang, All Nippon Airways (ANA), mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami 40.000 pembatalan pemesanan untuk penerbangan Jepang-China hingga Nopember. Raksasa otomotif Jepang, Toyota dan Nissan, mengatakan mereka akan menghentikan produksi di China karena permintaan terhadap mobil Jepang terkena dampak perselisihan kedua negara soal kepulauan. (ant) 
Editor: Vivi Irmawati